Jumlah pengusaha Indonesia masih belum ideal: Kementerian UKM


JAKARTA (ANTARA) – Jumlah pengusaha di Indonesia belum ideal untuk menjadikan negara ini sebagai negara maju, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung kewirausahaan, antara lain melalui sinergi lintas sektor, standardisasi dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pengembangan proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan, ” kata Irwansyah Putra, Wakil MP Kementerian Ekosistem Bisnis Kewirausahaan, pada acara Lokakarya Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Sukabumi, Jawa Barat, menurut keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Also Read :  Bisakah Kartu Kredit Mengajarkan Pengusaha Cara Menjalankan Bisnis? | sumber pembayaran

Putra mencontohkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan di tanah air.

Workshop tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan Perpres No 2 Tahun 2022 dan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital.

“Ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk bersinergi meningkatkan kapasitas UMKM dan mentransformasikan UMKM menjadi usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Also Read :  pengusaha Afrika

Ia berharap semangat yang kuat dari para pelaku ekonomi untuk bangkit, dukungan pemerintah melalui berbagai program dan insentif, serta sinergi berbagai pihak dapat mendorong lahirnya wirausahawan, yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mendorong lahirnya wirausahawan baru.

Yulipri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, mengatakan jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi telah mencapai 201.000 dan 46.000 di antaranya memiliki nomor induk usaha (NIB).

Also Read :  5 tips untuk pengusaha cryptocurrency pertama kali

Workshop yang diadakan Kementerian Koperasi dan UKM ini sangat membantu UMKM untuk meningkatkan daya saingnya, mendapatkan pengetahuan dan informasi hukum bisnis seperti NIB, Home Industry Food (PIRT) dan sertifikat Halal.

Berita Terkait: Perguruan Tinggi perlu mengubah kurikulum untuk fokus pada kewirausahaan
Berita Terkait: Pengusaha harus bersinergi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif
Berita Terkait: Indonesia menargetkan 3,95% wirausahawan muda pada tahun 2045



Source link